Senin, 05 Desember 2011

Arah Kebijakan Pemda DKI Jakarta

DKI Jakarta adalah Ibukota Indonesia jadi banyak kantor pemerintahaan yang berada disana, diantaranya Gedung DPR-MPR., Mahkamah Agung , Mabes Polri, Kejaksaan dan lain-lain. Peredaran uang di Ibukota Jakarta ini sangat cepat dan besar hal ini memicu roda ekonomi menjadi pesat. Dan akhirnya menarik orang untuk ikut menikmati atau merasakan bagaimana hidup di Jakarta, terlepas ia pelaku usaha yang berinvestasi atau karyawan pekerja PNS atau Swasta dan juga pendatang atau masyarakat diluar Jakarta yang masuk Jakarta karena tempat bekerjanya memang di Jakarta. Hal ini sedikit banyak berdampak pada tingginya trafik kendaraan yang terus bertambah sementara ruas jalan yang ada tidak bertambah.
Pemerintah DKI dituntut untuk dapat memberikan sarana yang layak bagi masyarakat dan juga tetap memperhatikan ruang terbuka hijau. Infrastuktur yang dibangun dan gencar dilakukan adalah untuk kelancaran arus lalu lintas diantaranya jalan non tol Kampung Melayu -Tanah Abang dan busway Kampung Melayu- Pulogebang.
walau seperti kerja borongan itu tak termanajemen dengan baik karena saling tumpang tindih dengan kontraktor dalam suatu pekerjaan. tapi lambat laun akan selesai dan dampaknya akan dirasakan bersama, show bersabarlah dengan kebijakan Pemda DKI.(06/12) 
 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar